Gambaran Umum Kondisi Daerah di Kabupaten Jember

A.Kondisi Geografis

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya – Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, yang terdapat Pulau Nusa Barong. Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 Km2, dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan.
Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km2 atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km2 atau 0,76%.
Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas : (1) Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur; (2) Kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan pantai selatan Jember (100 m), sempadan sungai/kali di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air; (3) Kawasan suaka alam berada di Wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang; (4) Kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa; (5) Kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.
Kawasan budidaya terdiri dari : (1) Pertanian Tanaman Pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota; (2) Perkebunan berada di lereng Gunung Argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet; lereng Gunung Raung dengan komoditi kopi dan tembakau; kawasan tengah hingga selatan dengan komoditi tembakau, tebu dan kelapa; (3) Perikanan laut terdapat di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan dan Kencong; perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat dan Bangsalsari; (4) Pertambangan/Galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumbersari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo dan Rambipuji; (5) Hutan Produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi; (6) Industri kecil tersebar di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumbersari dan Arjasa; (7) Permukiman berada di Kawasan Pusat Kota dan setiap ibukota kecamatan.

B.Perekonomian Daerah

Perkembangan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Jember dapat dilihat melalui beberapa indikator makro ekonomi. Rata-rata pertumbuhan product domestic regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan meningkat sebesar 3,83%. Pada tahun 2000 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2.136.985.250.000,00 dan tahun 2003 sebesar Rp 2.482.648.890.000,00. Kondisi ini menggambarkan terjadi peningkatan sebesar 16,17%. Dengan jumlah penduduk tahun 2003 sejumlah 2.131.289 jiwa, maka besarnya PDRB per kapita sebesar Rp 1.164.857,93. Laju inflasi selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 5,53%. Inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2001 sebesar 13,92%, dan inflasi terendah pada tahun 2003 sebesar 5,20%.
Kondisi tersebut jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004, maka Kabupaten Jember berada pada Kuadran IV, artinya pada kelompok PDRB per kapita rendah dan pertumbuhan ekonominya rendah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan rata-rata 20,17%, tertinggi terjadi pada periode 2000 – 2001 sebesar 35,77% atau dari sebesar Rp 16,981 milyar menjadi Rp. 26,437 milyar. Dana perimbangan mengalami peningkatan rata-rata 19,05%. Posisi dana perimbangan tahun 2000 menunjukkan angka Rp 185.754,48 milyar dan pada tahun 2004 sebesar Rp 538.109,66 milyar.
Dana simpanan masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir meningkat rata-rata sebesar 8,78%, posisi kredit umum mengalami peningkatan 27,43%, dan posisi kredit usaha kecil menengah juga terjadi peningkatan sebesar 21,92%. Pada tahun 2004, posisi kredit umum Rp 1,507 trilyun dan posisi kredit UKM sebesar Rp 593,65 milyar.

C.Sosial Budaya Daerah

Kabupaten Jember merupakan daerah yang tidak memiliki akar budaya daerah asli karena penduduk Kabupaten Jember adalah pendatang yang mayoritas berasal dari suku Jawa dan Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa dan Madura. Masyarakat Madura lebih banyak menetap di bagian utara daerah Jember, sedangkan masyarakat Jawa lebih banyak menetap di bagian selatan daerah Jember. Kebudayaan yang berkembang di Kabupaten Jember merupakan perpaduan budaya Jawa dan Madura.
Agama yang dianut mayoritas Islam, yang ditandai dengan berkembangnya pusat-pusat keagamaan khususnya pesantren. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Dengan demikian, keterlibatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat khususnya pesantren menjadi sangat penting dalam upaya mengatasi permasalahan dalam masyarakat.

D.Sosial Ekonomi Daerah

Hasil pemetaan penduduk miskin yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik tahun 2001 menggambarkan bahwa kondisi penyebaran penduduk miskin berhubungan erat dengan lokasi tempat tinggal dan pengetahuan tentang keterampilan bertani-berkebun. Pemetaan tersebut terbagi dalam 4 (empat) wilayah: (1) bagian utara ke timur merupakan daerah perbukitan kaki lereng pegunungan dengan variasi dataran untuk persawahan, (2) bagian tengah merupakan kecamatan kota tempat pusat bisnis atau administrasi, (3) bagian barat ke utara merupakan daerah dataran perkebunan tebu hingga lereng kaki pegunungan untuk perkebunan kakao dan kopi serta karet, (4) bagian barat ke selatan merupakan dataran untuk pertanian sampai pesisir yang didiami penduduk bermatapencaharian nelayan. (lihat tabel-tabel berikut)
E.Pendidikan dan Kesehatan
Di bidang pendidikan masih menyisakan 22.827 orang buta huruf dari kelompok usia produktif umur 15 – 44 tahun. 15,83% dari total siswa setingkat Sekolah Dasar tidak melanjutkan sekolah karena berbagai alasan, utamanya alasan ekonomi. Ketuntasan wajib belajar 9 tahun hanya mencapai 69,82%, artinya masih 30,18% dari seluruh penduduk, berpendidikan kurang dari kesetaraan Tingkat Lanjutan Pertama.
Di bidang kesehatan masih adanya ibu bersalin / ibu nifas yang meninggal dunia merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Pada tahun 2004 angka kematian ibu bersalin 70 per 100.000 kelahiran hidup atau 28 ibu dari 35.420 ibu yang melahirkan. Di samping itu pencegahan dan pemberantasan penyakit seperti penyakit infeksi, menular dan penyakit sebagai akibat perilaku yang tidak sehat perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius.
F.Prasarana dan Sarana Daerah
Secara umum, prasarana dan sarana umum khususnya di perdesaan dalam kondisi kurang memadai dan memerlukan perhatian serius. Hal ini ditandai dengan menurunnya fasilitas pendidikan, kurangnya fasilitas layanan kesehatan, rusaknya jalan dan jembatan, kurang terpeliharanya jaringan irigasi, dan sarana prasarana dasar lainnya sehingga menjadi kendala bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan.
Ketersediaan sarana dan prasarana bidang pendidikan tahun 2004 sebagai berikut : Taman Kanak-kanak 676 buah, SD/sederajat 1.168 buah, SMP/sederajat 143 buah, SMA/sederajat 140 buah dan Perguruan Tinggi 11 buah. Khusus SD Negeri terjadi penurunan sebagai akibat kebijakan regrouping, dari 1.211 pada tahun 2000 menjadi 1.112 pada tahun 2004, atau turun sebesar 8,18 %.
Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang kesehatan tahun 2004 sebagai berikut : Rumah Sakit Umum 7 buah, Rumah Sakit Khusus Paru-Paru 1 buah, Rumah Sakit Bersalin 6 buah, Puskesmas 49 buah, Puskesmas Pembantu 131 buah, Puskesmas Keliling 28 buah, dan didukung oleh keberadaan Laboratorium 6 buah, Posyandu 2.755 buah. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan, kondisi fisik perlu mendapat perhatian karena dari 49 Puskesmas yang ada, 3 Puskesmas (7%) rusak berat, 27 Puskesmas (55%) rusak ringan dan 19 Puskesmas (38%) dalam kondisi baik. Kondisi Puskesmas Pembantu dari sejumlah 131 buah, terdapat 45 buah (34%) dalam kondisi baik, 56 buah (43%) rusak ringan, dan 30 buah (23%) rusak berat.
Bidang perhubungan darat, selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penambahan panjang jalan, dari 1.527,731 km tahun 2000 menjadi 1.922,190 km tahun 2004, dengan rincian jalan negara 80,69 km, jalan provinsi 178,50 km dan jalan kabupaten 1.663,00 km. Khusus untuk jalan Kabupaten, kondisi baik 542,52 km (32,62%), kondisi sedang 553,19 km (33,27%), kondisi rusak ringan 120,43 (7,24%), dan kondisi rusak berat 446,86 km (26,87%). Kerusakan jalan disebabkan oleh kualitas konstruksi yang belum memenuhi standar, minimnya alokasi biaya perawatan dan kurangnya pengawasan terhadap pembebanan berlebih (excessive over loading).
Populasi penduduk di wilayah kota tahun 2004 sebanyak 434.431 jiwa dengan kebutuhan rumah sebanyak 109.350 unit, terjadi backlog (kekurangan rumah) sebanyak 1.172 unit. Apabila diproyeksikan hingga tahun 2010 kebutuhan rumah mencapai 112.279 unit dengan backlog sebanyak 4.101 unit (RSH 1,025 unit dan RS 3.076 unit).
Di bidang air bersih, jumlah pelanggan PDAM sampai dengan bulan Agustus 2005 sebanyak 22.450 sambungan rumah (SR), yang terdiri dari 16.960 SR di wilayah kota dan 5.490 SR di luar kota. Apabila dibandingkan dengan cakupan wilayah jaringan maka persentase penduduk yang terlayani di wilayah kota sebesar 72,85% dan di luar kota 10,36%. Dengan demikian, pelayanan air bersih terhadap penduduk masih perlu ditingkatkan.
Di bidang pengairan, pada tahun 2004 prasarana yang ada meliputi : bendungan gerak 3 buah, bendungan tetap 245 buah, saluran primer 80.789 meter, saluran sekunder 498.911 meter, saluran tersier 59.530 meter, bangunan talang 48 buah, bangunan terjun 163 buah, gorong-gorong 318 meter, bangunan bagi 419 buah, bangunan sadap 911 buah, pelimpah 72 buah, saluran pembuang 739.544 meter, saluran suplessi 13.653 meter dan stasiun penakar hujan 77 buah.

G.Pemerintahan Umum
Kebijakan bidang pelayanan pemerintahan umum masih terpusat di Pemerintah Kabupaten dan belum terdistribusikan ke tingkat kecamatan. Kebijakan ini membawa konsekuensi kurang optimalnya fungsi pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten dalam mengakses layanan, mengingat interaksi langsung masyarakat dengan pemerintah justru berada pada level pemerintahan yang paling bawah.
Terpusatnya layanan pemerintah kabupaten menimbulkan keengganan masyarakat dalam mengakses layanan, terutama yang berkaitan dengan regulasi. Hal ini misalnya nampak dari layanan catatan sipil yang meliputi akte kelahiran, perkawinan, kematian dan perceraian. Berdasarkan akte kelahiran yang diterbitkan, maka perkembangan selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan angka penurunan, tahun 2001 sebanyak 20.479 akte dan tahun 2004 sebanyak 15.593 akte. Layanan akte perkawinan pada tahun 2001 sebanyak 203 akte dan tahun 2004 sebanyak 198 akte. Akte kematian yang diterbitkan, tahun 2001 sebanyak 97 akte dan tahun 2004 sebanyak 69 akte, sedangkan akte perceraian tahun 2001 sebanyak 6 akte dan tahun 2004 sebanyak 7 akte.
Dalam hal ketenteraman dan ketertiban umum, terpusatnya layanan pemerintah kabupaten dapat dilihat dari proporsi penyebaran personil Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan data terakhir, jumlah Personil Polisi Pamong Praja sebanyak 270 orang, yang terdiri dari 146 orang ditempatkan di pusat pemerintahan kabupaten dan sebanyak 124 orang tersebar di 31 kantor kecamatan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan tuntutan akan peran pemerintah kecamatan yang responsif terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seperti teror, unjuk rasa, konflik dan tindakan anarkhis yang mungkin muncul di wilayah kecamatan.

DAFTAR RUJUKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2010.